Setelah banyak desakan dari sejumlah pihak. Akhirnya Prabowo buka suara hentikan tambang Nikel di Raja Ampat.
Pemerintahan Presiden RI PRABOWO SUBIANTO menegaskan untuk mencabut izin tambang nikel secara permanen. 10 Juni 2025, PAPUA BARAT DAYA. Bahlil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa telah resmi mencabur izin usaha tambang nikel di Raja Ampat.
Pemerintahan RI hanya mencabut izin 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Empat perusahaan yang izinnya di cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Adapun satu perusahaan yang izinnya tidak dicabut adalah PT Gag Nikel.
Bahlil mengtakan bahwa izin tambang PT Gag Nikel tidak dicabut oleh pemerintah karena di nilai perusahaan ini tetep melakukan pengelolahan limbah yang baik dan benar serta, Tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan. Berikut Info Kejadian Papua akan memberikan ulasan Prabowo resmi hentikan tambang nikel Raja Ampat!
4 perusahaan yang IUP nya dicabut
Sebelumnya Menseneg RI, Prasetyo Hadi menegaskan, atas petunjuk dari presiden Prabowo yang buka suara untuk hentikan tambang Nikel di Raja Ampat. Berikut nama perusahaan yang izinya di cabut pada tanggal 10 juni 2025:
1. PT Anugrah Surya Pratama (ASP)
PT ASP adalah perusahaan dengan kedudukan Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan ini ternyata berasosiasi dengan PT Wanxiang Nickel Indonesia yang berasal dari China.
Perusahaan ini ternyata memmiliki IUP berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang dikeluarkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku sampai 7 Januari 2034 ( berlangsung 10 tahun lamanya).
2. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
Perusahaan ini telah memegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan (LKH) 2022. Tetapi saat ini belum terdapat kegiatan produksi yang sedang berlangsung.
PT KSM mempunyai UIP dengan dasar hukum SK Bupati NO 290 Tahun 2013 yang berlaku sampai 2033 ( berlangsung 10 tahun lamanya). Dan memiliki luas lahan sebesar 5.922 Ha.
3 PT Raymond Perkasa (MRP)
Perusahaan ini memegang IUP selama 20 Tahun, Dengan IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A tahun 2013 yang berlaku hingga 26 Februari 2033 serta memiliki luas wilayah hingga 2.194 Ha di Pulau Batang Pele. Namun perusahaan ini masih dalam tahap pengeboran (eksplorasi) dan belum mempunyai persetujuan lingkungan.
4. Pt Nurham
Perusahaan ini mempunyai IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025 selama 20 hingga tahun 2033 dari tahun 2013. Perusahaan ini memiliki luas lahan hingga 3.0000 hektar Di Pulau Waego Namun, hingga kini Perusahaan ini belum melakukan kegiatan produksi.
Baca Juga:
Kejagung Siap Usut Tuntas Dugaan Pidana Tambang Nikel di Raja Ampat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Hentikan Sementara Tambang Nikel di Raja Ampat
Tanggapan Publik Tentang Pembiaran Izin PT Gag nikel
Respons publik kepada pemerintahan RI tentang pembiaran izin PT Gag Nikel ternyata cukup beragam. Banyak yang tidak menyetujui kebijakan pemerintahan RI terutama WALHI (Wahana Lingkungan Hidup). WALHi terus mendesak pemerintahan Indonesia untuk mencabut izin tambang PT Gag NIkel karena aktivitas pertambangan pasti akan menyebabkan resiko bagi pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Adapun pihak Greenpeace yang sedang menyoroti kerusakan ekosistem pulau pulau kecil Raja Ampat akibat aktivitas penambangan. Pihak Greenpeace juga terus menerus mendesak pemeritahan RI untuk mencabut izin PT Gag Nikel. Sedangkan Alasan pemerintahan tidak mencabut izin karena legalitas yang kuat terkait izin usaha pertambangan. Tetapi akan dilakukan pengawasan yang sangat ketat operasional perusahaan. Hal ini didukung juga oleh Komisi XII DPR menyatakan bahwa PT Gag Nikel memiliki legalitas yang kuat, sehingga pencabutan izin tidak bisa dilakukan.
Ringkasan
Pencabutan izin oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengharapkan bahwa kebijkan ini dapat menjamin kelestarian lingkungan Raja Ampat, serta menjadi wisata laut yang terkenal. Untuk PT Gag Nikel pasti akan di lakukan pengawasan ketat oleh pemerintahan indonesia agar tidak merugikan negara.
Simak dan ikuti terus Info Kejadian Papua agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru tentang tambang nikel Raja Ampat setiap hari.