Anggaran Ketahanan Pangan Papua 2026 ditetapkan sebesar Rp 164,4 triliun oleh pemerintah Indonesia, meningkat 5,9% dari tahun sebelumnya.
Dana ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan di seluruh negeri. Secara khusus, daerah seperti Papua dan Papua Pegunungan akan menerima subsidi penuh untuk mengatasi tantangan siklus panen yang tidak stabil, memastikan dukungan yang konsisten dan efektif dalam menjaga pasokan pangan. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Papua.
Strategi Alokasi Anggaran Tiga Segmen Utama
Anggaran ketahanan pangan 2026 yang mencapai Rp 164,4 triliun dialokasikan ke dalam tiga segmen besar yang saling mendukung: produksi, distribusi & cadangan pangan, dan konsumsi. Pembagian ini menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan dari hulu hingga hilir:
1. Penguatan Sisi Produksi (Rp 114,1 Triliun)
Porsi terbesar dari anggaran, yaitu Rp 114,1 triliun, difokuskan pada penguatan sektor produksi. Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pertanian dan perikanan nasional guna menjamin pasokan pangan dari dalam negeri. Rinciannya meliputi:
- Subsidi Pupuk: Sebesar Rp 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.
- Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan: Rp 19,7 triliun untuk pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan seluas 550 ribu hektare.
- Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan): Pengadaan 37 ribu unit alsintan pra-panen tanaman pangan.
- Infrastruktur Air: Pembangunan 15 unit bendungan dan irigasi seluas 104 ribu hektare dengan anggaran Rp 12 triliun.
- Pengembangan Kawasan Padi: Pengembangan kawasan padi seluas 2,1 juta hektare.
- Bantuan Benih dan Indukan: Sebanyak 63,4 juta ekor benih-indukan dan 70 unit alat penangkap ikan.
- Program Nelayan dan Garam: Program Kampung Nelayan Merah Putih di 250 kampung dan program pergaraman nasional seluas 1.000 hektare senilai Rp 6,6 triliun.
- DAK dan Dana Desa: Rp 12,2 triliun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa yang terkait dengan ketahanan pangan.
2. Distribusi dan Cadangan Pangan (Rp 29,9 Triliun)
Sektor distribusi dan cadangan pangan dialokasikan Rp 29,9 triliun. Anggaran ini bertujuan untuk memperkuat rantai distribusi, cadangan pangan nasional, dan stabilitas harga. Rinciannya meliputi:
- Jalan Usaha Tani: Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 103 km.
- Pelabuhan Perikanan: Peningkatan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan.
- Pengadaan Cadangan Pangan (Bulog): Pengadaan cadangan beras dan gabah sebesar 3 juta ton melalui Bulog dengan anggaran Rp 22,7 triliun.
- 3. Sisi Konsumsi (Rp 6,4 Triliun)
- Untuk sisi konsumsi, pemerintah menganggarkan Rp 6,4 triliun.
- Dana ini digunakan untuk program yang langsung menyasar masyarakat:
- Bantuan Kerawanan Pangan: Bagi 64.800 orang.
- Gerakan Pangan Murah (GPM): Untuk 39 kelompok masyarakat.
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP): Dengan anggaran Rp 5,8 triliun. Pelaksanaan SPHP ini sangat penting untuk menjaga harga beras tetap terjangkau. Bapanas menegaskan bahwa anggaran 2026 ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan SPHP.
Baca Juga: Mesak Magai Resmi Dilantik Sebagai Ketua Pengurus IMI Papua Tengah
Subsidi Penuh untuk Papua dan Wilayah Rawan Pangan
Salah satu poin penting dari anggaran ketahanan pangan 2026 adalah pemberian subsidi penuh untuk Papua, Papua Pegunungan, dan wilayah lain yang tidak memiliki siklus panen stabil. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa perbedaan kondisi panen antar daerah menuntut pendekatan khusus.
Wilayah seperti Papua membutuhkan subsidi penuh agar pelaksanaan SPHP dapat berjalan konsisten dan efektif. Mekanisme anggaran 2026 sudah disiapkan, sehingga tidak perlu menunggu pengajuan baru dan program dapat dieksekusi kapan pun diperlukan.
Target dan Tantangan
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa target utama adalah mencapai swasembada pangan, khususnya untuk beras dan jagung, serta menjaga stabilitas harga. Upaya ini juga diharapkan dapat membuat petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman, menjadikan Indonesia berdaulat dalam urusan pangan.
Meskipun target SPHP beras 2025 masih tertinggal jauh dari target 1,5 juta ton, dengan realisasi 239,6 ribu ton hingga 22 Agustus 2025, pemerintah tetap berkomitmen. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi SPHP selalu melampaui sasaran, seperti pada 2023 yang mencapai 1,196 juta ton (110,3%) dan 2024 mencapai 1,401 juta ton (100,12%).
Kesimpulan
Anggaran ketahanan pangan 2026 sebesar Rp 164,4 triliun merefleksikan prioritas nasional dalam membangun kedaulatan pangan. Dengan alokasi yang strategis di sektor produksi, distribusi, dan konsumsi, serta perhatian khusus terhadap wilayah seperti Papua, pemerintah berupaya menciptakan sistem pangan yang tangguh dan merata.
Meskipun ada tantangan dalam realisasi beberapa program, komitmen dan langkah-langkah yang diambil menunjukkan arah positif untuk mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di INFO KEJADIAN PAPUA.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.merdeka.com
- Gambar Kedua dari money.kompas.com