Gubernur Papua Matius Fakhiri menandai awal kepemimpinannya dengan sebuah apel perdana yang penuh semangat di Kantor Gubernur Papua, Senin, 20 Oktober 2025.
Di hadapan ASN, Fakhiri menegaskan komitmennya membawa perubahan signifikan dalam birokrasi dan pelayanan publik. Pesan tersebut menekankan profesionalisme sekaligus tanggung jawab terhadap pembangunan Bumi Cenderawasih. Apel perdana ini menjadi simbol dimulainya era baru dengan fokus pada kecepatan, transparansi, dan kemandirian.
Berikut ini rangkuman berbagai informasi menarik lainnya dan relevan yang bisa menambah wawasan Anda ada di Info Kejadian Papua.
Revolusi Pelayanan Publik
Gubernur Fakhiri menegaskan kantor gubernur adalah milik rakyat, sehingga tidak boleh ada sekat antara pejabat dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelayanan publik cepat, gratis, dan inklusif, tanpa diskriminasi atau pungutan liar. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Papua yang mendambakan birokrasi lebih responsif dan berpihak.
Visi pelayanan publik Fakhiri bertujuan menciptakan sistem efisien dan adil bagi seluruh masyarakat. Ia ingin memastikan setiap warga Papua memperoleh haknya tanpa hambatan administratif atau biaya yang tidak perlu, mencerminkan semangat pemerintahan bersih dan pro-rakyat.
Fakhiri menekankan birokrasi Pemprov Papua harus bersih, terbuka, dan berpihak pada masyarakat. Pesan ini bukan sekadar retorika, melainkan panggilan bagi ASN untuk meninggalkan perbedaan politik dan pribadi, serta fokus melayani masyarakat sepenuh hati, sebagai langkah awal tata kelola pemerintahan lebih baik.
Menghapus Sekat Pemimpin Dan Rakyat
Gubernur Fakhiri berjanji membuka ruang kerjanya bagi masyarakat dan ASN yang ingin menyampaikan aspirasi atau persoalan langsung. Langkah ini bertujuan menghapus sekat antara pemimpin dan rakyat, menciptakan komunikasi yang transparan dan partisipatif. Ia percaya solusi terbaik lahir dari dialog langsung.
Inisiatif ini juga bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan akses langsung ke gubernur, diharapkan permasalahan-permasalahan yang selama ini terpendam dapat terungkap dan segera dicarikan solusinya. Ini adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang merakyat dan mau mendengar.
Fakhiri mengundang seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik atau masukan, karena menurutnya, hal tersebut adalah bagian dari proses pembangunan. Ia ingin membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera. Demokrasi partisipatif menjadi kunci.
Baca Juga: Pemkab Jayawijaya Dorong Perawatan Fasilitas Umum
Ultimatum Untuk ASN Pilih Papua Atau Mundur
Dalam kesempatan itu, Gubernur Fakhiri menyoroti ASN yang masih tercatat di instansi luar Papua namun menerima gaji ganda. Ia memberi ultimatum tegas: pilih bekerja untuk Papua atau mundur. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Fakhiri menertibkan administrasi kepegawaian dan memastikan ASN memiliki komitmen penuh terhadap pembangunan daerah.
Fakhiri menegaskan bahwa anggaran daerah harus digunakan secara efisien dan hanya untuk mereka yang benar-benar berkontribusi di Papua. Praktik penerimaan gaji ganda ini dianggap merugikan keuangan daerah dan menghambat efektivitas birokrasi. Ia ingin memastikan setiap rupiah pajak masyarakat digunakan secara optimal.
Pesan keras ini juga merupakan bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Fakhiri tidak akan menolerir tindakan yang merugikan daerah dan meminta setiap ASN untuk menunjukkan loyalitas penuh kepada Provinsi Papua. Pilihan yang jelas harus diambil.
Kemandirian Fiskal Dan Inovasi Pendapatan Daerah
Menghadapi keuangan daerah yang terbatas, Gubernur Fakhiri mendorong perangkat daerah berinovasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan kemandirian fiskal Papua agar tidak selalu bergantung dana pusat, sebagai seruan mencari solusi kreatif dan berkelanjutan.
Fakhiri mengajak jajaran pemerintahan tidak hanya terpaku pada bantuan pusat, tetapi aktif menggali potensi daerah untuk sumber pendapatan baru. Kemandirian ekonomi memberi otonomi lebih besar menentukan arah pembangunan Papua sesuai kebutuhan lokal. Inovasi menjadi kunci.
Mengakhiri amanatnya, Fakhiri mengingatkan ASN agar tidak melakukan demonstrasi internal yang merusak citra birokrasi. Ia membuka ruang dialog langsung, menegaskan uneg-uneg dapat disampaikan langsung kepadanya, menjaga kondusivitas dan fokus pada kerja nyata.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Papua kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Papua.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kabarpapua.co
- Gambar Kedua dari jayapura.pikiran-rakyat.com