Warga di Raja Ampat, Papua Barat Daya, usir kapal wisatawan dari Pulau Wayag, sebuah insiden yang terekam dalam video.
Pengusiran wisatawan di Pulau Wayag ini diduga sebagai bentuk protes warga atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai berdampak pada keberlangsungan mereka . Peristiwa ini terjadi pada Rabu (11/6) sebagai buntut pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat. Dan wisatawan diimbau untuk tidak berkunjung ke Pulau Wayag. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Papua.
Mengapa Warga Wayag Marah? Protes Atas “Ancaman Ekonomi”
Pengusiran wisatawan ini bukan tindakan sembarangan, melainkan ekspresi kemarahan dan protes keras warga adat suku Kawei, pemilik hak ulayat Pulau Wayag, terhadap pencabutan IUP nikel. Mereka menilai keputusan pemerintah ini mengancam masa depan ekonomi lokal mereka.
Luther Ayelo, salah satu tokoh adat dan pemilik hak ulayat, menegaskan bahwa penutupan tambang berarti ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut. Menurutnya, tambang justru membawa harapan baru bagi kesejahteraan, berbanding terbalik dengan sektor pariwisata konservasi yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal.
Pencabutan izin empat perusahaan tambang nikel PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Dan PT Nurham secara langsung berdampak pada mata pencarian ratusan pekerja lokal. Aksi pemalangan aktivitas wisata di Pulau Wayag oleh warga adat dari empat marga pemilik hak ulayat (Ayelo, Daat, Ayei, dan Arempele) telah dimulai sejak Senin, 9 Juni 2025.
Mereka bersumpah tidak akan membuka kembali akses wisata sebelum ada kepastian dari pemerintah terkait kelanjutan izin operasional PT KSM dan perusahaan tambang lainnya di wilayah adat suku Kawei. Ini adalah perjuangan murni untuk mempertahankan hak ekonomi dan tanah adat yang telah dikelola secara sah dan bertanggung jawab.
Respon Pemerintah Penutupan Sementara dan Upaya Mediasi
Menyikapi gejolak ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan cepat mengambil langkah antisipatif. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, memutuskan untuk menutup sementara akses kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di kawasan Wayag. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi gangguan terhadap keselamatan wisatawan.
Meskipun demikian, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengklaim bahwa pariwisata di Raja Ampat secara keseluruhan tetap aman. Meskipun Wayag dan beberapa lokasi lain ditutup sementara. Kemenpar juga menegaskan bahwa wisatawan masih dapat menikmati berbagai destinasi lain di Raja Ampat seperti Manta Point, Cross Wreck, Cape Kri, dan Blue Magic, dengan jaminan keamanan dan kenyamanan sebagai prioritas utama.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah memulai upaya mediasi. Bupati Orideko Burdam telah melakukan pertemuan dengan warga setempat dan mendengar aspirasi mereka. Rencana untuk menggelar “tikar adat” menjadi salah satu upaya untuk menjembatani perbedaan dan merumuskan solusi damai yang dapat diterima semua pihak.
Pemerintah Pusat, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Telah mengumumkan pencabutan izin tersebut sebagai respons terhadap isu lingkungan. Namun, ada satu perusahaan tambang, PT Gag Nikel (anak usaha PT Aneka Tambang Tbk). Yang izinnya tidak dicabut dengan alasan sudah beroperasi sejak 1972 dan akan diawasi secara ketat terkait implementasi AMDAL dan reklamasi.
Baca Juga: Viral! Bripda Imelda Polwan Ketahanan Pangan Ingin Jadi Pemecah Masalah
Dilema Pembangunan Konservasi vs. Tambang
Insiden di Pulau Wayag menyoroti dilema pelik antara pembangunan ekonomi melalui pertambangan dan upaya konservasi lingkungan di kawasan yang dikenal sebagai “jantung keanekaragaman hayati laut dunia.” Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengungkapkan dampak serius aktivitas pertambangan nikel terhadap ekosistem laut Raja Ampat.
Sedimentasi yang menumpuk akibat kegiatan tambang dapat mengganggu terumbu karang, lamun, dan lokasi pemijahan ikan, yang merupakan fondasi ekosistem pesisir. Para aktivis lingkungan, seperti Asosiasi Pengusaha Wisata Selam Indonesia (IDCA). Telah lama mendesak pencabutan izin tambang di seluruh kawasan Raja Ampat secara permanen.
Mereka berpendapat bahwa aktivitas tambang secara langsung akan menghancurkan reputasi Indonesia di mata dunia sebagai “The World Class Diving Site in The Coral Triangle.” Menurut IDCA, nilai ekonomi Raja Ampat dari pariwisata jauh lebih besar dibandingkan angka yang tercatat di permukaan. Dengan sekitar 30.000 wisatawan pada tahun 2024 yang menyumbang sekitar Rp 150 miliar per tahun sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menuju Solusi Berkelanjutan Harmoni Ekonomi dan Ekologi
Konflik di Raja Ampat mencerminkan kebutuhan mendesak akan pendekatan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Penting bagi pemerintah untuk menemukan “solusi win-win” yang dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat lokal tanpa mengorbankan aset alam dan budaya yang tak ternilai.
Hal ini termasuk melibatkan masyarakat adat dan nelayan lokal dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan, sehingga pembangunan benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Pencabutan izin tambang di Raja Ampat, penataan ulang zona strategis, dan penguatan tata kelola konservasi dapat menjadi teladan bagi dunia. Bahwa Indonesia mampu memimpin pembangunan hijau yang adil, lestari, dan berpihak kepada rakyat.
Masa depan Raja Ampat sebagai ikon pariwisata unggulan Indonesia bergantung pada kemampuan semua pihak untuk menjaga kelestarian alamnya. Sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya.
Kesimpulan
Pengusiran wisatawan di Pulau Wayag Raja Ampat merupakan manifestasi dari konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat lokal. Yang bergantung pada pertambangan dan upaya konservasi pariwisata. Pencabutan izin tambang nikel oleh pemerintah memicu protes warga yang merasa mata pencarian mereka terancam.
Meskipun pemerintah telah mengambil langkah penutupan sementara dan mediasi, dilema antara pembangunan dan pelestarian lingkungan tetap menjadi tantangan besar. Mencapai harmoni antara ekonomi dan ekologi di Raja Ampat memerlukan pendekatan yang seimbang. Melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap tentang warga usir wisatawan di Pulau Wayag hanya di INFO KEJADIAN PAPUA.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.detik.com
- Gambar Kedua dari www.detik.com