Mendagri Tito Karnavian merupakan telah menyampaikan dievaluasi menyeluruh mengenai kinerja keuangan 4 DOB di Papua.
Evaluasi yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (2/7/2025) ini menyoroti perbedaan signifikan dalam capaian pendapatan dan realisasi belanja antarprovinsi tersebut. Meskipun tujuan pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan.
Data yang ada menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan kemandirian fiskal dan penyerapan anggaran. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Papua.
Kondisi Pendapatan Provinsi DOB Papua
Secara umum, pendapatan keempat DOB Papua ini masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa idealnya, per 27 Juni 2025, semua daerah seharusnya sudah mencapai target pendapatan di atas 40 persen. Namun, realita di lapangan menunjukkan disparitas yang mencolok.
Papua Tengah menunjukkan kinerja pendapatan yang sangat baik, bahkan menduduki peringkat kedua secara nasional, dengan realisasi mencapai 48,7 persen. Capaian ini menunjukkan potensi besar dalam mengoptimalkan sumber pendapatan.
Sementara itu, tiga provinsi lainnya masih jauh di bawah target ideal. Papua Selatan mencatat realisasi pendapatan sebesar 23,17 persen. Papua Barat Daya sedikit lebih rendah dengan 17,47 persen. Yang paling memprihatinkan adalah Papua Pegunungan, yang baru mencapai 14,76 persen dari target pendapatan.
Ketergantungan tinggi pada dana pusat ini terlihat dari persentase pendapatan yang berasal dari transfer pusat: Papua Selatan 90 persen, Papua Pegunungan 88 persen, Papua Barat Daya 87 persen, dan Papua Tengah 64,82 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) keempat DOB ini rata-rata hanya berkisar 8-13 persen dari total pendapatan.
Permasalahan Rendahnya Serapan Belanja
Selain pendapatan, Mendagri juga menyoroti rendahnya serapan belanja di keempat provinsi DOB Papua. Ini menjadi masalah krusial karena rendahnya realisasi belanja dapat menghambat peredaran uang di masyarakat dan stagnasi ekonomi lokal:
- Papua Tengah: Meskipun memiliki pendapatan tinggi (48,7%), realisasi belanja Papua Tengah baru mencapai 15,98 persen. Masalah ini diduga kuat karena adanya rencana pergantian kepala-kepala dinas, yang menyebabkan dana ditahan di tingkat provinsi. Tito Karnavian bahkan menyebut bahwa uangnya terlalu banyak disimpan di bank. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah pada kuartal I-2025 justru minus 25 persen.
- Papua Pegunungan: Realisasi belanja Papua Pegunungan mencapai 20,25 persen, namun ini justru melampaui pendapatannya yang hanya 14,76 persen, mengakibatkan defisit anggaran. Mendagri menduga masalah ini berkaitan dengan belum terpenuhinya syarat penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan, kemungkinan karena masalah kompetensi dari pemerintah daerah.
- Papua Barat Daya: Provinsi ini mencatat realisasi belanja yang sangat rendah, yaitu 11,51 persen, sementara pendapatannya 17,47 persen. Dana yang dibelanjakan lebih banyak untuk keperluan pegawai, dan ada kekhawatiran bahwa belanja untuk masyarakat belum tersentuh.
- Papua Selatan: Realisasi belanja Papua Selatan juga masih rendah, hanya 18,09 persen. Mendagri menekankan perlunya peningkatan serapan belanja di provinsi ini.
Baca Juga: Konektivitas Papua Tengah Makin Lancar Dengan Rute Baru Lion Air Group
Implikasi Rendahnya Serapan Anggaran
Rendahnya serapan anggaran di keempat DOB Papua ini memiliki dampak yang serius pada perekonomian lokal. Peredaran uang yang tidak optimal menyebabkan stagnasi ekonomi, bahkan kontraksi seperti yang terjadi di Papua Tengah.
Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa Papua bukan hanya sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga merajut integrasi bangsa.
Upaya Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terus berupaya mengatasi permasalahan ini. Mendagri Tito Karnavian mengimbau agar dana yang diterima pemerintah daerah tidak ditahan dan segera dibelanjakan. Untuk memperlancar proses penyaluran anggaran, Kemendagri telah meminta pembentukan tim asistensi gabungan dengan Kementerian Keuangan untuk membimbing daerah.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pendanaan di keempat DOB Papua. Penguatan sistem pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan transfer ke daerah dilakukan melalui pendekatan lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk memastikan pemanfaatan dana otsus menjadi lebih hati-hati, transparan, dan cepat.
Tantangan Pembangunan Infrastruktur
Selain masalah keuangan, pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan juga belum merata di keempat DOB. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebutkan alokasi anggaran Rp 5 triliun untuk pembangunan gedung, air minum, dan sanitasi di empat DOB hingga 2028, dengan tambahan Rp 1,3 triliun pada tahun 2025.
Targetnya, kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan gedung pendukung lainnya bisa berfungsi penuh pada tahun 2027. Namun, pelaksanaan pembangunan di Papua Pegunungan masih terkendala persoalan lahan.
Lokasi pembangunan yang semula ditetapkan di Distrik Walesi dan Wouma telah dipindahkan ke Distrik Hubikosi, dan pembangunan belum bisa dimulai karena kepastian lokasi baru masih dalam tahap penataan. Selain itu, jaminan keamanan di Papua Pegunungan juga menjadi faktor penting untuk kelancaran pembangunan fisik.
Kesimpulan
Evaluasi Mendagri menunjukkan bahwa empat DOB Papua, meskipun mendapatkan dukungan dana besar dari pusat, masih menghadapi tantangan serius dalam hal kemandirian fiskal dan penyerapan anggaran. Sementara Papua Tengah menunjukkan kinerja pendapatan yang baik namun perlu mengatasi masalah realisasi belanja, provinsi lain seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan pendapatan dan efektivitas belanja.
Kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta perbaikan dalam kompetensi pengelolaan anggaran di tingkat provinsi, sangat krusial untuk memastikan bahwa tujuan pemekaran DOB dapat tercapai, yaitu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya tentang 4 DOB Papua Dievaluasi Mendagri di INFO KEJADIAN PAPUA.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.datanews.id
- Gambar Kedua dari www.kompas.id