Tokoh adat Papua secara tegas tolak peringatan 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun TPN-OPM, menegaskan bahwa itu hanya provokasi.
Mereka menyerukan agar masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh kelompok separatis dan menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penolakan ini berlandaskan keinginan masyarakat untuk hidup damai, sejahtera, dan terhindar dari konflik yang menghambat kemajuan.
Tokoh adat juga mengecam keras aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan OPM, serta meminta aparat menindak tegas kelompok tersebut. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Papua.
Penolakan Tegas Terhadap 1 Juli Sebagai Hari Jadi OPM
Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, secara tegas menolak penetapan 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Penolakan serupa juga disuarakan oleh masyarakat dan tokoh adat lainnya terhadap peringatan 1 Juli sebagai HUT TPNPB-OPM. Yang juga dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Menurut Yanto Eluay, peringatan 1 Juli ini tidak selaras dengan nilai-nilai luhur masyarakat Papua yang mengedepankan perdamaian dan persaudaraan. Penolakan ini mencerminkan keinginan masyarakat Papua untuk hidup dalam suasana yang aman, damai, dan sejahtera, jauh dari segala bentuk konflik dan kekerasan.
Alasan di Balik Penolakan Menjaga Kedamaian dan Masa Depan Papua
Penolakan terhadap peringatan 1 Juli tidak hanya sebatas seremonial, tetapi didasari oleh kekhawatiran mendalam terhadap masa depan Tanah Papua. Yanto Eluay menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak ingin anak cucu mereka hidup dalam bayang-bayang konflik yang tiada akhir. Sebaliknya, mereka berkeinginan untuk membangun Tanah Papua melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan, bukan melalui penggunaan senjata atau kekerasan.
Kekerasan dan gerakan separatisme, menurut Yanto, merupakan hambatan fundamental bagi kemajuan Papua. Masyarakat adat, dengan tradisi yang kental akan harmoni dan persatuan, menolak segala upaya yang bertujuan memecah belah bangsa. Oleh karena itu, penolakan ini juga menjadi seruan bagi generasi muda Papua agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang hanya akan memperpanjang konflik di Tanah Papua.
Yanto Eluay secara lugas menyatakan, “Tanah Papua adalah tanah damai, bukan tanah konflik,”. Dan mengajak semua pihak untuk menjaga Papua dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Ia menekankan pentingnya menolak 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM karena masyarakat
Papua memilih damai dan menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Selain itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas di Papua demi kelangsungan pembangunan di wilayah yang kaya akan budaya dan sumber daya alam ini.
Baca Juga: Rp500 Miliar Untuk Papua Pegunungan, Jalan dan Jembatan Siap Dibangun
Kecaman Terhadap Aksi Provokasi dan Pelanggaran HAM OPM
Tokoh Adat Papua, Herman Yoku, tidak kalah lantang dalam mengecam berbagai aksi sadis yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia menilai bahwa OPM secara konsisten memprovokasi dan memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Papua belakangan ini. Lebih lanjut, Herman Yoku menyoroti bahwa OPM telah banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membunuh dan menindas masyarakat sipil.
Meskipun OPM berdalih memperjuangkan kemerdekaan Papua, Herman dengan tegas menyatakan bahwa tidak semua orang Papua memiliki keinginan untuk merdeka. Ia juga mengungkapkan bahwa OPM telah memperdaya masyarakat Papua agar menyerang pemerintah.
Padahal ia menegaskan bahwa masyarakat Papua pada dasarnya mencintai kedamaian. Paul Ohee, seorang pemuda Papua, turut menambahkan bahwa klaim 1 Juli sebagai hari jadi OPM hanyalah “propaganda semu” yang tidak berdasar. Yang dilancarkan OPM untuk mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.
Seruan Untuk Menghentikan Kekerasan dan Menjaga Persatuan
Dalam menghadapi situasi ini, Herman Yoku menyerukan kepada OPM untuk segera menghentikan semua aksi kekerasan. Ia mempertanyakan tujuan perjuangan yang justru berujung pada pembunuhan sesama orang Papua, dengan mengatakan, “Percuma berjuang namun masih membunuh sesama orang Papua”.
Pernyataan ini menggarisbawahi paradoks dalam tindakan OPM yang mengklaim berjuang untuk Papua namun justru menimbulkan penderitaan di kalangan masyarakatnya sendiri. Penolakan terhadap peringatan 1 Juli ini juga diamini oleh berbagai organisasi masyarakat lainnya.
Mereka menolak segala bentuk kegiatan peringatan HUT TPN/OPM atau kelompok separatis teroris di Papua. Mengingat dinamika politik dan gangguan keamanan yang ditengarai oleh organisasi tersebut selama ini. Paul Ohee, seorang pemuda Papua, juga menegaskan bahwa aksi perlawanan bersenjata yang dilakukan OPM tidak akan membawa dampak positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.
Konsensus Menolak Separatisme Demi Keutuhan NKRI
Sikap penolakan ini juga ditegaskan oleh Herman Yoku dari Dewan Adat Keerom. Yang menyebutkan bahwa 1 Juli bukanlah HUT OPM dan menegaskan bahwa Papua tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penolakan juga datang dari mantan kombatan TPN-OPM yang bersama Herman Yoku menolak 1 Desember yang diklaim sebagai HUT kemerdekaan.
Tokoh adat lainnya, seperti Herman Yoku dari Keerom, juga telah mengeluarkan pernyataan sikap menolak 1 Desember sebagai HUT OPM. Semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat Papua dan umumnya masyarakat Indonesia, diajak untuk menolak peringatan HUT OPM pada tanggal 1 Desember. Hal ini menunjukkan adanya konsensus kuat di kalangan masyarakat Papua dan tokoh adat untuk menolak klaim hari jadi OPM dan mempertahankan keutuhan NKRI.
Kesimpulan
Penolakan tegas dari Tokoh Adat Papua tolak peringatan 1 Juli sebagai hari jadi OPM mencerminkan keinginan kuat masyarakat Papua untuk hidup dalam kedamaian dan membangun masa depan yang lebih baik. Berbagai insiden provokasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sipil.
Oleh karena itu, seruan untuk menghentikan kekerasan dan menjaga persatuan menjadi sangat relevan. Konsensus ini menunjukkan komitmen masyarakat Papua untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak segala bentuk upaya separatisme yang hanya akan membawa konflik dan penderitaan.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di Info Kejadian Papua.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.liputan6.com
- Gambar Kedua dari jambi.tribunnews.com