Rendahnya SPPG di Papua, BGN Fokus Perbaiki Mitra dan Dukungan Pemerintah

Rendahnya realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga saat ini, hanya 63 SPPG yang beroperasi di Papua, jauh di bawah potensi 411 atau bahkan 600 SPPG yang ideal. Minimnya minat masyarakat setempat untuk menjadi mitra pelaksana dan kurangnya koordinasi intensif dengan pemerintah daerah menjadi penyebab utama rendahnya capaian ini.

BGN berencana untuk berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah Papua guna menyusun strategi percepatan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah tersebut. Info Kejadian Papua disini akan membahas penyebab rendahnya SPPG di Papua, tantangan yang dihadapi, serta upaya BGN dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan MBG di sana.

Minimnya Mitra yang Bersedia Masuk ke Papua

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan MBG di Papua adalah minimnya mitra yang mau membuka dapur SPPG.

Menurutnya, “jarang ada mitra mau masuk di Papua,” yang menyebabkan pelaksanaan program berjalan lambat dibandingkan daerah lain seperti Pulau Jawa. Faktor geografis, tantangan logistik, dan kondisi sosial ekonomi yang khas di Papua menjadi alasan utama mitra enggan berinvestasi dan membuka dapur di wilayah tersebut.

Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah yang Belum Maksimal

Selain kendala mitra, BGN juga mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah Papua. Koordinasi ini penting untuk memastikan dukungan lahan, sumber daya, dan regulasi yang mendukung pembangunan dapur SPPG.

Pemerintah Provinsi Papua telah mendorong kabupaten dan kota untuk menyuratkan usulan lahan sebagai dasar verifikasi lokasi pembangunan dapur SPPG. Namun, proses ini masih berjalan secara bertahap dan belum optimal. BGN pun berencana mengundang seluruh kepala daerah Papua ke Jakarta untuk membahas strategi percepatan program MBG di wilayah tersebut.

Baca Juga: BPMP Papua Jadi Sorotan Atas Dugaan Korupsi Hingga Puluhan Miliar Rupiah

Potensi dan Kebutuhan SPPG di Papua

BGN mencatat bahwa saat ini baru ada sekitar 63 SPPG yang beroperasi di Papua, jauh dari potensi yang diperkirakan mencapai 411 unit berdasarkan estimasi kebutuhan. Bahkan, idealnya jumlah SPPG di Papua bisa mencapai 600 unit dengan rasio satu SPPG melayani 3.000 penerima manfaat.

Kesenjangan besar ini menunjukkan bahwa masih banyak wilayah di Papua yang belum terjangkau program MBG, sehingga upaya penurunan stunting dan peningkatan gizi belum maksimal.

Pentingnya Berbagi Praktik Baik dan Indikator Keberhasilan

Dalam upaya mempercepat pelaksanaan MBG, BGN menekankan pentingnya berbagi praktik baik dari daerah lain yang sudah berhasil menurunkan angka stunting melalui program makan bergizi, seperti program makan bersama di posyandu Tolikara, Papua. Hal ini menjadi referensi untuk mengenalkan pola gizi seimbang yang efektif di Papua.

Selain itu, BGN juga menyiapkan indikator kesehatan yang terukur. Seperti peningkatan tinggi badan balita dan tingkat partisipasi sekolah, untuk mengukur dampak program MBG secara objektif. Kerja sama dengan puskesmas dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pengukuran rutin indikator tersebut.

Upaya Mempercepat Program MBG di Papua

Untuk mengatasi kendala yang ada, BGN berencana mengundang seluruh kepala daerah Papua ke Jakarta pada akhir Juli 2025 guna menyusun strategi percepatan pelaksanaan MBG. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, mempercepat verifikasi lahan, serta mendorong keterlibatan mitra lebih aktif.

Selain itu, BGN juga mengembangkan sistem pendaftaran mitra melalui portal resmi mitra.bgn.go.id untuk mempermudah proses pendaftaran dan pemetaan wilayah SPPG. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi mitra yang ingin berkontribusi dalam program MBG di Papua.

Kesimpulan

Rendahnya jumlah SPPG di Papua terutama disebabkan oleh minimnya mitra yang bersedia membuka dapur MBG. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga belum maksimal. Padahal, potensi kebutuhan SPPG di Papua sangat besar dan masih jauh dari terpenuhi.

BGN bersama pemerintah daerah terus berupaya mengatasi hambatan tersebut. Mereka meningkatkan koordinasi dan mempercepat verifikasi lahan untuk dapur SPPG. Selain itu, BGN membuka akses mitra melalui sistem digital agar lebih mudah bergabung.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, program MBG di Papua diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak signifikan. Simak dan ikuti terus Info Kejadian Papua agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya setiap hari.

---