Pemerintah Kota Jayapura menegaskan prioritas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan daerah.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menegaskan agar tenaga kesehatan di Puskesmas Hamadi mengutamakan pelayanan masyarakat usai terganggu aksi pemalakan oknum ASN pada Kamis, 16 April 2026. Sidak dilakukan pada Jumat, 17 April 2026, memastikan layanan normal kembali. Pemkot berjanji sanksi tegas bagi pelaku.
Simak beragam informasi menarik dan berkenaan berikut ini untuk memperluas wawasan Anda hanya di Info Kejadian Papua.
Kronologi Kejadian
Pada Kamis pagi, pelayanan di Puskesmas Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, terganggu aksi pemalakan oleh oknum ASN puskesmas. Mereka memblokir fasilitas, menuntut penunjukan plh kepala puskesmas baru. Masyarakat kesulitan akses layanan kesehatan dasar. Situasi memanas hingga petugas keamanan turun tangan.
Aksi berlangsung hingga siang hari, menghambat pemeriksaan pasien umum dan ibu hamil. Oknum ASN menolak tugas, memicu keluhan warga setempat. Kepala puskesmas sementara dilaporkan tertekan. Informasi menyebar cepat via grup WhatsApp masyarakat. Pemkot segera mendapat laporan resmi.
Wali Kota Abisai Rollo menerima pengaduan langsung dari warga. Ia memerintahkan inspeksi mendadak keesokan harinya. Tim monitoring kesehatan kota dikerahkan memetakan kronologi lengkap. Hasil awal menunjukkan motif internal mutasi jabatan. Dokumentasi video menjadi bukti utama.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Penyebab Gangguan
Aksi pemalakan diduga dipicu penunjukan pelaksana tugas kepala puskesmas baru oleh Pemkot. Oknum ASN merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Ketidakpuasan internal memuncak menjadi demonstrasi liar. Kurangnya komunikasi antarpegawai menjadi akar masalah utama.
Faktor lain adalah budaya kerja yang kurang profesional di kalangan sebagian tenaga kesehatan. Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi di puskesmas lain. Kurangnya pelatihan manajemen konflik memperburuk situasi. Data internal menunjukkan 15 persen ASN bermasalah disiplin tahun lalu.
Wali Kota Rollo menyatakan, “Aksi pemalakan ini diduga berkaitan dengan penunjukan pelaksana tugas kepala puskesmas yang baru.” Ia menekankan ASN harus bekerja berdasarkan penugasan. Ketidakpatuhan ini melanggar aturan PNS. Investigasi personel sedang digulirkan dinas.
Baca Juga: Polisi Dalami Kasus Penikaman di Pasar Jibama Wamena, Ini Faktanya
Dampak Terhadap Masyarakat
Gangguan layanan berdampak langsung pada ratusan warga Distrik Jayapura Selatan yang bergantung pada puskesmas. Pasien kronis seperti penderita diabetes kehilangan jadwal kontrol. Ibu hamil tertunda imunisasi anak. Ekonomi rumah tangga tertekan akibat biaya transport ke fasilitas lain.
Kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan kota menurun sementara. Media sosial ramai kritik Pemkot atas pengawasan lemah. Produktivitas tenaga medis turun karena ketegangan internal. Data kunjungan harian anjlok 70 persen pada hari kejadian. Warga beralih ke klinik swasta mahal.
Dampak jangka panjang berpotensi meningkatkan angka penyakit menular di wilayah padat. Program stunting dan TB terganggu target. Anggaran operasional puskesmas terbuang untuk penanganan konflik. Reputasi Pemkot Jayapura di bidang kesehatan tercoreng nasional.
Penanganan dan Tindak Lanjut
Wali Kota Rollo sidak Puskesmas Hamadi pada Jumat dan memastikan pelayanan normal. Ia memerintahkan ASN tetap profesional tanpa hambat publik. Sidak melibatkan tim humas dan dinas kesehatan. Pelayanan 24 jam diperkuat personel cadangan. Warga puas dengan respons cepat.
“Saya minta jangan ada lagi aksi pemalakan di puskesmas sebab puskesmas merupakan fasilitas umum,” tegas Rollo. Sanksi tegas menanti pelaku terbukti. Koordinasi dengan Kemenkes untuk audit manajemen puskesmas. Pelatihan disiplin ASN dijadwalkan bulan depan.
Pemkot tingkatkan monitoring via aplikasi digital pelayanan. Program prioritas RPD 2026 fokus pengobatan gratis dan peningkatan kapasitas nakes. Kerja sama BPJS diperkuat klaim Rp235 miliar. Masyarakat diajak laporkan gangguan langsung ke hotline dinas.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Papua kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Papua.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari papua.antaranews.com
- Gambar Kedua dari rri.co.id