Kejati Papua Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp14 Miliar di Keerom

Proyek ini menggunakan dana alokasi khusus DAK tahun 2023 senilai Rp14 miliar dan dugaan penyalahgunaan muncul dari ketidaksesuaian progres pekerjaan dan pencairan dana.

Berikut ini Info Kejadian Papua akan memberikan informasi terkini mengenai dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Yuruf-Amgotro Semogtafi di Kabupaten Keerom, Papua.

Kasus Ini Meningkat ke Tahap Penyidikan

Kasus ini awalnya masuk dalam tahap penyelidikan, namun setelah ditemukan indikasi kuat terjadinya penyimpangan anggaran, penyidik Kejati Papua meningkatkan statusnya menjadi penyidikan.

Aspidsus Kejati Papua, Nixon Mahuse, menjelaskan bahwa sembilan orang telah dimintai keterangan terkait proyek ini. Mereka termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jalan.

“Kasus ini kini berada dalam tahap penyidikan, dan kami akan memastikan seluruh pihak yang terkait diperiksa secara mendalam,” ujar Nixon Mahuse saat ditemui di Jayapura, Jumat.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Kejati Papua dalam menindak dugaan korupsi yang melibatkan dana publik yang cukup besar.

Proyek Jalan Yuruf-Amgotro Semogtafi

Proyek peningkatan jalan Yuruf-Amgotro Semogtafi merupakan salah satu proyek strategis di Kabupaten Keerom yang menggunakan anggaran DAK tahun 2023 sebesar Rp14 miliar.

Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat lokal, memperlancar distribusi barang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut dokumen proyek, pekerjaan di ruas jalan ini dilaporkan selesai 100 persen dan serah terima telah dilakukan pada 7 Februari 2024.

Namun, terdapat kejanggalan dalam proses pembayaran, yang kemudian memicu perhatian aparat penegak hukum. Meskipun pekerjaan dinyatakan selesai, dana yang dibayarkan baru sebesar Rp3,7 miliar, atau sekitar 25 persen dari total kontrak.

Baca Juga: Penjabat Sekda Papua Tengah Dorong Peningkatan Disiplin ASN

Indikasi Penyalahgunaan Dana

Hasil penyelidikan awal mengungkap fakta mengejutkan terkait penggunaan sisa dana proyek. Dana DAK sebesar Rp11 miliar yang seharusnya dibayarkan untuk pekerjaan jalan ternyata. Dialihkan ke pos anggaran lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Nixon Mahuse menegaskan bahwa sesuai aturan, dana DAK tidak boleh digunakan untuk membiayai program atau kegiatan lain selain yang telah ditentukan.

“Pengalihan dana semacam ini jelas melanggar regulasi dan dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, penyidik akan mendalami siapa saja yang terlibat dalam pengalihan tersebut,” ungkapnya.

Dugaan ini menimbulkan kerugian negara yang signifikan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas proyek pemerintah di Papua.

Langkah Kejati Papua ke Depan

Kejati Papua berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan pendekatan hukum yang transparan dan akurat. Penyidik akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pihak terkait, termasuk kontraktor, pejabat pengelola anggaran, dan pihak pengawas proyek. Selain itu, penyidik juga akan menelusuri aliran dana yang diduga dialihkan agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain aspek hukum, kasus ini juga menjadi perhatian publik karena melibatkan dana besar yang seharusnya. Digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Proses penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana publik di wilayah Papua maupun daerah lain.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus dugaan korupsi proyek jalan Yuruf-Amgotro Semogtafi menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Pemeriksaan yang dilakukan Kejati Papua menunjukkan bahwa penyalahgunaan anggaran bisa terjadi meski proyek telah dilaporkan selesai.

Ke depan, pengawasan yang ketat, mekanisme pelaporan yang jelas, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mencegah kasus serupa.

Masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi proyek pemerintah agar dana publik digunakan sesuai peruntukannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua tanpa ada penyimpangan yang merugikan negara.

Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Papua dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Papua.

---