Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan arena aerosport di Kabupaten Mimika, Papua.
Terbaru, Kejati menetapkan AJ sebagai tersangka kelima dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp31,3 miliar ini. Penetapan AJ menambah daftar tersangka yang sebelumnya sudah berjumlah empat orang. Info Kejadian Papua akan memberikan ulasan mengenai penetapan AJ terkait sasus korupsi Arena Aerosport, yuk simak lebih lanjut!
Penetapan AJ Sebagai Tersangka Kelima
AJ sebelumnya berstatus saksi dalam kasus ini, namun setelah pemeriksaan intensif dan pemeriksaan kesehatan, statusnya dinaikkan menjadi tersangka. AJ merupakan tenaga ahli perbantuan perencanaan yang tidak dikontrak secara resmi.
Ia diminta oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika, DRHM, yang juga sudah menjadi tersangka, untuk membantu proyek pembangunan arena aerosport.
Selain itu, AJ berperan sebagai konsultan pengawas di PT Multi Cipta Perkasa. Setelah penetapan tersangka, AJ langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Abepura untuk proses hukum selanjutnya.
Modus Korupsi dan Kerugian Negara
Pembangunan arena aerosport yang menggunakan dana APBD Kabupaten Mimika tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp79 miliar dilakukan di Satuan Pemukiman (SP) V sebagai bagian persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada item timbunan pilihan.
Kontrak menyebutkan volume pekerjaan timbunan pilihan sebesar 222.477,59 meter kubik, tetapi hasil pemeriksaan lapangan dan perhitungan ahli konstruksi menunjukkan volume fisik yang dikerjakan hanya sekitar 104.470,6 meter kubik. Kekurangan volume pekerjaan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp31,302 miliar.
Empat Tersangka Sebelumnya
Sebelum penetapan AJ, Kejati Papua telah menetapkan empat tersangka lain, yaitu:
- PJK, Direktur PT Karya Mandiri Permai, pelaksana proyek
- RK, Direktur PT Mulya Cipta Perkasa, konsultan pengawas
- S, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- DRHM, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika
Keempat tersangka tersebut telah ditahan sejak 11 Juni 2025 di Rumah Tahanan Polda Papua.
Baca Juga: Satgas ODC 2025 Ungkap Egianus Menjual Ganja Untuk Biayai KKB Papua
Proses Penyidikan dan Bukti yang Dikumpulkan
Penyidikan kasus ini telah berjalan sejak 2024 dan terus dikembangkan. Kejati Papua telah mengantongi dua alat bukti yang cukup dan memeriksa 34 saksi, termasuk dua tenaga ahli konstruksi yang melakukan verifikasi di lapangan. Selain itu, penyidik juga menyita 64 dokumen penting terkait proyek, seperti kontrak dan bukti pembayaran.
Salah satu saksi, pejabat pembuat komitmen, juga menyerahkan uang sebesar Rp300 juta yang diduga terkait kasus ini sebagai barang bukti tambahan.
Ancaman Hukum Bagi Para Tersangka
Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman penjara dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia.
Komitmen Kejati Papua Dalam Penegakan Hukum
Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan. Penegak hukum berupaya memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai APBD berjalan sesuai prosedur demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang akuntabel.
Penyidikan juga membuka kemungkinan penetapan tersangka baru jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
Kesimpulan
Kejati Papua memperluas penyidikan kasus korupsi pembangunan arena aerosport di Mimika dengan menetapkan AJ sebagai tersangka kelima. AJ berperan sebagai tenaga ahli perencanaan dan konsultan pengawas proyek. Kasus ini mengungkap kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp31,3 miliar dari dana APBD senilai Rp79 miliar.
Empat tersangka sebelumnya telah ditahan, dan penyidikan masih berlanjut dengan kemungkinan tersangka baru. Kejati Papua berkomitmen menuntaskan kasus ini demi menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik dan mendukung pembangunan yang transparan.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Papua, termasuk insiden keamanan dan bencana alam, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Papua sekarang juga.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari m.antaranews.com