Ketua Komisi II DPR Papua Tengah, Paulus Mote, mendesak agar Kapolres Nabire segera dievaluasi usai kericuhan di Pasar Karang pada 26 Juni 2025.
Permintaan ini muncul sebagai respons atas berbagai permasalahan pengelolaan keamanan dan ketertiban yang dinilai kurang optimal di wilayah Nabire, yang berujung pada keresahan masyarakat dan korban jiwa. Info Kejadian Papua akan memberikan ulasan mengenai desakan Ketua Komisi II DPR Papua Tengah agar Kapolres Nabire dievaluasi.
Insiden Kericuhan di Pasar Karang yang Memicu Desakan Evaluasi
Pada tanggal 26 Juni 2025, terjadi kericuhan di Pasar Karang, Nabire, yang menyebabkan sejumlah korban dan menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Insiden ini menjadi sorotan utama DPR Papua Tengah, khususnya Komisi II yang membidangi keamanan dan ketertiban.
Kericuhan tersebut dianggap sebagai bukti lemahnya pengelolaan situasi oleh aparat kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolres Nabire. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan profesionalisme pengamanan di wilayah tersebut.
Pernyataan Tegas Ketua Komisi II DPR Papua Tengah
Paulus Mote secara terbuka meminta Kapolda Papua Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Nabire. Ia menilai bahwa Kapolres selama ini belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Evaluasi ini dianggap penting agar dapat diperoleh solusi konkret untuk memperbaiki pelayanan kepolisian dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Paulus juga menegaskan bahwa pengawasan DPR terhadap kinerja aparat keamanan akan terus dilakukan demi kepentingan masyarakat.
Audit Kinerja Polres Nabire Oleh Itwasda Polda Papua Tengah
Menindaklanjuti desakan tersebut, Itwasda Polda Papua Tengah telah melaksanakan audit kinerja Polres Nabire sejak 23 hingga 26 Juni 2025. Taklimat akhir audit kinerja ini menjadi penutup rangkaian pengawasan yang intensif terhadap aspek perencanaan dan pelaksanaan tugas Polres Nabire.
Audit ini bertujuan menilai sejauh mana Polres Nabire telah menjalankan fungsi pengamanan, pelayanan, dan penegakan hukum sesuai standar operasional prosedur Polri.
Hasil audit ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi Kapolda Papua Tengah dalam mengambil keputusan terkait posisi Kapolres Nabire dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Baca Juga: Tegas! Tokoh Adat Papua Tolak Peringatan 1 Juli, Sebut Itu Provokasi!
Peran Kapolres Nabire dan Tantangan Pengamanan Wilayah
Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, sebelumnya telah memimpin berbagai kegiatan peningkatan kinerja personel. Salah satunya termasuk tatap muka dan analisa evaluasi (anev) kinerja Bhabinkamtibmas pada April 2025. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri yang harus bekerja tulus, ikhlas, dan humanis dalam menjaga keamanan.
Meski demikian, wilayah Nabire menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, termasuk dinamika sosial dan geografis yang sulit. Hal ini menuntut peningkatan profesionalisme dan koordinasi aparat agar mampu mengantisipasi dan merespons berbagai potensi gangguan keamanan secara efektif.
Harapan Masyarakat dan DPR Papua Tengah Terhadap Evaluasi
Masyarakat Nabire dan DPR Papua Tengah berharap evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan langkah perbaikan yang nyata. Mereka ingin melihat peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, penguatan pengamanan, serta hubungan yang lebih harmonis antara aparat dan masyarakat.
Evaluasi diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi momentum perubahan yang membawa kemajuan dalam pengelolaan keamanan di Nabire. DPR Papua Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi implementasi hasil evaluasi demi terciptanya Papua Tengah yang aman dan damai.
Kesimpulan
Desakan Ketua Komisi II DPR Papua Tengah, Paulus Mote, untuk segera mengevaluasi Kapolres Nabire merupakan respons atas insiden kericuhan di Pasar Karang yang menimbulkan keresahan dan korban. Audit kinerja Polres Nabire oleh Itwasda Polda Papua Tengah telah dilakukan sebagai bagian dari pengawasan intensif.
Evaluasi ini penting untuk memperbaiki profesionalisme dan efektivitas pengamanan di wilayah yang penuh tantangan tersebut. Harapan masyarakat dan DPR adalah agar evaluasi ini membawa perubahan nyata dalam pelayanan kepolisian dan menjaga keamanan Papua Tengah.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Papua, termasuk insiden keamanan dan bencana alam, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Papua sekarang juga.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari seputarpapua.com
- Gambar Kedua dari ceposonline.com