Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menanggapi keras legislator Inggris soal isu hak asasi manusia (HAM) Papua di forum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, 20 Juni 2025.
Pernyataan tersebut menuntut pemerintah Indonesia membuka akses Papua kepada dunia internasional, sebuah tudingan yang langsung ditolak oleh Irine sebagai tidak berdasar dan tidak pantas disampaikan dalam forum yang seharusnya fokus pada dialog damai antar-parlemen.
Di bawah ini Info Kejadian Papua akan membahas tanggapan tegas BKSAP DPR RI terhadap pernyataan anggota parlemen Inggris yang menyinggung isu HAM di Papua dalam forum internasional.
Parlemen Inggris Dinilai Tak Pantas Singgung Papua
Dalam forum bertema “Parliamentarians in Dialogue with Religion and Belief, Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future”, seorang anggota parlemen Inggris melontarkan kritik keras terhadap situasi HAM di Papua.
Ia bahkan meminta pemerintah Indonesia membuka akses Papua kepada dunia internasional, sesuatu yang menurutnya sudah tidak dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, bagi Wakil Ketua BKSAP DPR, Irine Yusiana, pernyataan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga menyesatkan dan tidak pantas disampaikan dalam forum damai antar-parlemen. Ia menyatakan keberatannya dengan tegas, bahwa forum IPU seharusnya digunakan untuk membangun dialog lintas keyakinan, bukan menjadi ajang propaganda politik yang melemahkan kedaulatan negara lain.
“Apa yang beliau sampaikan terkait situasi HAM di Papua merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” tegas Irine. “Saya sangat menyesalkan bahwa forum yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi damai justru dijadikan platform propaganda.”
Indonesia Komit Pada Persatuan dan HAM Melalui Nilai Nasional
Menanggapi isu yang dilemparkan oleh legislator Inggris tersebut. Irine menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat dalam menjunjung hak asasi manusia, terutama dalam konteks keberagaman agama dan budaya. Ia menyoroti peran penting ideologi Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam membangun kerukunan dan keadilan sosial.
“Di Indonesia, keterlibatan antaragama dilakukan melalui forum lintas agama, kegiatan bersama masyarakat, serta pembuatan kebijakan yang inklusif,” jelasnya. Irine meyakini bahwa dengan prinsip-prinsip nasional tersebut, Indonesia terus mengupayakan perlindungan HAM yang berbasis dialog dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa proses demokrasi di Indonesia memberikan ruang terbuka untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur damai dan konstitusional. “Kepercayaan tidak dibangun dalam semalam. Ia membutuhkan konsistensi dalam keterlibatan, kebijakan yang inklusif, serta komitmen terhadap keadilan,” ujar Irine.
Baca Juga:
Parlemen Indonesia Dinilai Aktif Lindungi Kelompok Minoritas
Irine juga memaparkan bahwa parlemen Indonesia memiliki peran vital dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama. Menurutnya, kebijakan yang telah dilakukan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dibarengi dengan penguatan regulasi dan undang-undang yang menjamin kebebasan beragama dan hak hidup setara bagi semua warga negara.
“Bahkan sebelum kami membentuk sektor legislatif, kami telah mengesahkan UU yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi komunitas minoritas dari diskriminasi,” ungkapnya. Pernyataan ini seolah menjadi bantahan langsung terhadap narasi yang dibangun oleh anggota parlemen Inggris.
Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara plural yang menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Oleh karena itu, setiap tuduhan pelanggaran HAM di Papua atau wilayah lain harus dikaji secara objektif. Penilaian tidak boleh didasarkan pada asumsi atau narasi sepihak tanpa bukti yang jelas.
Perkuat Dialog dan Kerja Sama Antaragama Jadi Solusi Damai
Dalam pandangan Irine, yang seharusnya dibahas dalam forum seperti IPU adalah penguatan kerja sama antaragama sebagai bentuk nyata dari upaya menciptakan dunia yang damai. Ia menyayangkan bahwa sebagian pihak justru menjadikan forum tersebut sebagai ajang intervensi terhadap isu dalam negeri negara lain.
“Kerangka hukum harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan yang terus berkembang,” ujarnya. Irine menilai bahwa kerja sama antaragama sangat penting di tengah perubahan sosial global yang dinamis dan rentan terhadap polarisasi.
Ia menekankan bahwa organisasi berbasis agama dapat menjadi mitra strategis parlemen dalam mencegah konflik sektarian dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Organisasi tersebut juga berperan penting dalam mendukung pendidikan damai dan mendorong toleransi di masyarakat.
Kesimpulan
Pernyataan anggota parlemen Inggris soal isu HAM di Papua menuai reaksi tegas dari BKSAP DPR RI. Irine Yusiana menyatakan penolakan terhadap tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebijakan inklusif terus diterapkan untuk melindungi semua warga negara, termasuk kelompok minoritas.
Irine juga menilai bahwa forum antarparlemen bukan tempat untuk menyebarkan narasi sepihak. Forum seperti IPU seharusnya mendorong kerja sama dan saling percaya antarnegara. Indonesia sendiri terus berkomitmen pada nilai-nilai nasional seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dialog lintas agama menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang damai dan adil.
Simak dan ikuti terus Info Kejadian Papua agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari monitor.co.id
- Gambar Kedua dari nasional.okezone.com