Relaksasi PNBP, Menkeu Purbaya Dorong Ketahanan Pangan di Papua

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa siap memberikan relaksasi PNBP untuk mempercepat proyek strategis PT Agrinas Pangan di Papua.

Kebijakan ini bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional, memperlancar administrasi, dan mengurangi hambatan biaya. Dengan langkah ini, pemerintah berharap proyek dapat berjalan cepat, memberikan pasokan pangan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Sinergi antara Kemenkeu, ATR/BPN, dan instansi terkait diharapkan menghadirkan implementasi efektif, sekaligus menjadi model pembangunan ekonomi inklusif di wilayah timur Indonesia. Dibawah ini akan memberikan ulasan berita tentang Papua hanya ada di Info Kejadian Papua.

Menkeu Purbaya Siap Relaksasi di Papua

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan memberikan relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna mempercepat pelaksanaan proyek strategis PT Agrinas Pangan di Papua. Langkah ini diambil meskipun berpotensi mengurangi penerimaan negara, demi memastikan program prioritas pemerintah berjalan lebih cepat dan efektif.

Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat malam, Purbaya mengungkapkan bahwa program yang direlaksasi PNBP-nya belum banyak menghasilkan pendapatan sehingga pemberian keringanan ini menjadi langkah praktis. Menurutnya, yang terpenting adalah percepatan pelaksanaan proyek guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Purbaya menegaskan bahwa relaksasi ini terkait dengan biaya Hak Guna Usaha (HGU) tanah yang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Meskipun demikian, ia mengedepankan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi dan fiskal.

Relaksasi PNBP Sebagai Upaya Mendukung

Relaksasi PNBP bagi proyek PT Agrinas Pangan menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan dalam mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Menkeu Purbaya menegaskan bahwa percepatan proyek ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan pangan yang terus meningkat di Papua dan wilayah sekitarnya.

Purbaya berpendapat bahwa pendapatan yang hilang akibat relaksasi PNBP dapat dianggap sebagai investasi untuk hasil jangka panjang. Bila proyek telah berjalan dan berproduksi, potensi pendapatan negara akan tumbuh signifikan dari sektor agribisnis tersebut.

Lebih lanjut, Kemenkeu meminta agar instansi terkait mempercepat proses administratif dan perizinan, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang merugikan pelaksanaan proyek. Sinergi antar kementerian menjadi kunci keberhasilan akselerasi program ini.

Baca Juga: Mantap Membelot, Eks Polisi Asal Papua Kini Pimpin KKB

Tantangan dan Harapan Proyek Agrinas Pangan Papua

Proyek Agrinas Pangan di Papua merupakan salah satu upaya besar pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan nasional dan penguatan ekonomi daerah. Namun, pelaksanaan proyek ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari perizinan, kondisi geografis, hingga regulasi fiskal yang ketat.

Relaksasi PNBP diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administratif yang kerap menjadi kendala. Program ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah serius mendorong pembangunan ekonomi inklusif di wilayah paling timur Indonesia.

Menteri Keuangan berharap proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan segar dan berkelanjutan di Papua. Jika berhasil, model ini juga dapat diterapkan di daerah lain dengan potensi serupa.

Respons dan Dukungan Para Pemangku Kepentingan

Langkah relaksasi PNBP yang diambil oleh Menkeu Purbaya mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat ekonomi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah Papua. Mereka menilai kebijakan ini sebagai terobosan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dan pengembangan usaha pangan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR-BPN serta instansi teknis lainnya juga siap berkolaborasi untuk mempercepat proses Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan lain yang diperlukan agar proyek bisa segera direalisasikan optimal. Sinergi ini diyakini mampu mempercepat dampak positif ekonomi bagi masyarakat lokal.

Purbaya mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mengawal proyek strategis ini demi keberhasilan program prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus proaktif memberikan dukungan kebijakan fiskal demi memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Papua kalian bisa kunjungin Info Kejadian Papua.

---