Ribuan warga Biak turun ke jalan menolak pembangunan Bandara Antariksa dan markas militer yang ancam tanah adat.
Gelombang protes melanda Biak Numfor, Papua, pada Rabu, 4 Februari 2026. Ratusan warga, tokoh agama, perempuan, dan mahasiswa menggelar aksi di kantor DPRD. Mereka menolak rencana pembangunan Bandara Antariksa dan markas TNI yang dianggap mengancam tanah adat serta hak masyarakat lokal.
Simak beragam informasi menarik dan berkenaan berikut ini untuk memperluas wawasan Anda hanya di Info Kejadian Papua.
Penolakan Pembangunan di Tanah Adat
Aksi unjuk rasa dimulai dengan long march menuju gedung parlemen daerah, diiringi pamflet dan alat peraga aksi. Para pengunjuk rasa menyampaikan orasi yang tegas menolak rencana pembangunan fasilitas militer dan proyek antariksa di atas tanah adat mereka.
Mereka menyatakan bahwa pembangunan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur persetujuan masyarakat adat yang sah. Hal ini menjadi poin krusial, mengingat tanah adat merupakan fondasi kehidupan dan identitas bagi masyarakat di Papua.
Pendeta John Baransano, koordinator aksi, menegaskan bahwa sebagian lahan milik warga diduga telah diklaim secara sepihak untuk kepentingan proyek tanpa pemberitahuan sebelumnya. Klaim sepihak ini menimbulkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat adat.
Ancaman Terhadap Ruang Hidup Masyarakat Papua
Pendeta John Baransano juga menyuarakan penolakan tegas terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan batalyon yang mendatangkan aparat militer di atas Tanah Papua. Ia menekankan bahwa wilayah dari Sorong hingga Merauke adalah ruang hidup masyarakat adat.
Wilayah ini, menurutnya, tidak boleh dianggap sebagai lahan kosong oleh negara untuk kepentingan pembangunan. Pernyataan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keberadaan dan kepemilikan tanah adat.
Massa secara spesifik meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi rencana pembangunan Bandara Antariksa Warbon. Mereka juga menolak kehadiran Batalyon 858 TP Makmakerbo dan Batalyon 859 Supiori, yang dianggap mengancam kedaulatan tanah adat.
Baca Juga: Tragis! Pekerja Toraja Tewas Ditembak di Yahukimo, Jenazahnya Diterbangkan ke Makassar
Tuntutan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Selain isu lahan di Biak, massa juga menuntut pemerintah pusat untuk menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah Papua. Ekspansi ini sering kali dianggap merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah agar lebih mengedepankan pendekatan dialog dan penghormatan terhadap hak-hak pemilik ulayat dalam setiap kebijakan pembangunan. Mereka berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat lokal.
Aksi yang berlangsung tertib ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah agar kebijakan pembangunan di Papua tidak meminggirkan hak-hak dasar masyarakat adat, melainkan sejalan dengan kesejahteraan mereka.
Harapan Dan Pesan Untuk Pemerintah
Pendeta John Baransano menyampaikan pesan terakhirnya, “Kami juga meminta pemerintah agar menghargai dan menghormati seluruh masyarakat pemilik tanah di seluruh Wilayah Tanah Papua.” Pesan ini adalah seruan untuk keadilan dan pengakuan hak.
Masyarakat adat Papua ingin keberadaan mereka diakui dan dilindungi, bukan malah terpinggirkan oleh proyek-proyek pembangunan. Mereka menginginkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat.
Semoga protes ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk lebih bijaksana dalam membuat keputusan pembangunan di Papua. Dialog dan konsultasi yang melibatkan masyarakat adat adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Papua kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Papua.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari papua.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari seputarpapua.com