Bupati Biak Mansnembra melakukan sidak langsung ke SPBUN dan menemukan praktik penimbunan BBM bersubsidi untuk nelayan.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk nelayan. Hal ini terungkap saat Bupati Markus Mansnembra melakukan sidak di SPBUN Kampung Samber Binyeri. Temuan ini menjadi perhatian karena SPBUN vital bagi program Kampung Nelayan Modern KKP untuk menunjang produktivitas nelayan.
Simak beragam informasi menarik dan berkenaan berikut ini untuk memperluas wawasan Anda hanya di Info Kejadian Papua.
Sidak Mendadak Ungkap Praktik Ilegal
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, pada Kamis (26/2/2026), melakukan sidak langsung di SPBUN Kampung Samber Binyeri, Distrik Yendidori. Sidak ini merupakan respons terhadap laporan masyarakat mengenai indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Komitmen pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi prioritas utama.
Dalam sidak, Bupati Markus menemukan kendaraan pick-up mencurigakan berisi jeriken kosong siap diisi BBM bersubsidi. Kendaraan itu menunggu pengisian tangki Pertamina, menimbulkan dugaan praktik penimbunan. Meski pengemudi mengelak, jeriken kosong menunjukkan upaya pengisian ilegal.
Bupati menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap oknum yang memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Penemuan ini dilaporkan ke kepolisian, dan kendaraan beserta barang bukti diamankan di Polres Biak Numfor untuk pemeriksaan. Proses hukum diharapkan memberi efek jera bagi pelaku penyalahgunaan.
Rawan Penyelewengan Dan Dampaknya
SPBUN yang merupakan fasilitas vital bagi nelayan di Biak Numfor ini ternyata rawan penyelewengan. BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan untuk mendukung aktivitas melaut para nelayan justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik ini sangat merugikan, terutama bagi anggota Koperasi Kalamo dan masyarakat kampung penyangga.
Laporan masyarakat mengindikasikan bahwa BBM bersubsidi tidak hanya ditimbun, tetapi juga diperjualbelikan ke luar wilayah kabupaten. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan kesulitan akses bagi nelayan yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, produktivitas nelayan terhambat dan kesejahteraan mereka terancam karena pasokan BBM yang tidak stabil.
Penyalahgunaan ini mengkhianati tujuan utama program Kampung Nelayan Modern yang diinisiasi KKP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai fasilitas pendukung, termasuk penyediaan BBM bersubsidi. Namun, praktik ilegal ini justru menghambat pencapaian tujuan mulia tersebut.
Baca Juga: Wamendagri Tinjau Langsung Progres KPP Papua Pegunungan
Komitmen Pemerintah Untuk Penegakan Hukum
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menunjukkan komitmen kuat untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penangkapan dan pelaporan ke Polres Biak Numfor adalah langkah awal dalam proses hukum. Bupati Markus Mansnembra berharap tindakan ini dapat memberikan efek jera yang signifikan.
Penegakan hukum ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran. Pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah bertekad melindungi hak-hak nelayan untuk mendapatkan akses terhadap BBM yang mereka butuhkan.
Langkah-langkah preventif dan represif akan terus ditingkatkan guna menjaga integritas program subsidi pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat sangat penting dalam memberantas praktik penyelewengan ini. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar mereka memahami pentingnya menjaga fasilitas publik ini.
Harapan Untuk Nelayan Biak
Dengan adanya penindakan tegas ini, diharapkan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan di Biak Numfor dapat kembali normal. Para nelayan, khususnya anggota Koperasi Kalamo, akan kembali mendapatkan hak mereka untuk mengakses BBM yang diperlukan dalam aktivitas melaut. Peningkatan produktivitas nelayan menjadi tujuan utama dari perbaikan sistem distribusi ini.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendukung program Kampung Nelayan Modern agar berjalan optimal. Fasilitas SPBUN ini harus benar-benar berfungsi sebagai penunjang produktivitas nelayan, bukan sebagai sarana penyelewengan. Kesejahteraan nelayan Biak Numfor adalah prioritas yang harus dijaga bersama.
Masyarakat diharapkan untuk terus aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM atau fasilitas publik lainnya. Partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan. Dengan demikian, program-program pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Papua kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Papua.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari papua.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari rri.co.id