Penguatan data kesehatan jadi perhatian serius, Pemprov Papua Pegunungan menegaskan pentingnya pelaporan tepat waktu demi akurasi program nasional.
Pemprov Papua Pegunungan (Papeg) menegaskan pentingnya penguatan data program nasional oleh Dinkes kabupaten. Plt Kepala Dinkes Papeg, Titu Kogoya, mengingatkan laporan harus lengkap dan tepat waktu ke Kemenkes melalui aplikasi Satu Data, agar pelaksanaan program tidak dinilai kurang maksimal.
Simak beragam informasi menarik dan berkenaan berikut ini untuk memperluas wawasan Anda hanya di Info Kejadian Papua.
Pentingnya Data Untuk Program Kesehatan Nasional
Dinkes Papeg menilai data program kesehatan sebagai dasar penilaian layanan di Papua Pegunungan. Program CKG dan MBG disebut sudah berjalan di delapan kabupaten, namun sering terlihat “kosong” karena laporan terlambat. Pelaporan lewat aplikasi satu data pun dianggap wajib.
Pelaporan lengkap menunjukkan pemerintah daerah tetap menjalankan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Tanpa data, daerah kerap disorot saat rapat dengan Kemenkes meski kegiatan berjalan. Data kuat diharapkan memperbaiki citra dan mendukung kebijakan.
Selain itu, data rapi menjadi dasar penyaluran bantuan pusat ke daerah. Dinkes Papeg menegaskan daerah yang rutin melapor lebih mudah mendapat dukungan, sehingga Dinkes kabupaten diminta disiplin dalam pelaporan berkala.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Soal CKG Dan MBG di Lapangan
Program CKG dan MBG merupakan kebijakan nasional prioritas yang wajib dijalankan di seluruh daerah, termasuk Papua Pegunungan. Titu Kogoya menyebut program ini sudah berjalan di delapan kabupaten, meski masih bertahap. Namun, kendala utama ada pada pelaporan ke Kemenkes, bukan pelaksanaannya.
CKG bertujuan memberi layanan skrining kesehatan gratis, terutama bagi kelompok rentan di puskesmas dan pos kesehatan. Sementara MBG fokus pada pemenuhan gizi anak, ibu hamil, dan keluarga kurang mampu. Keduanya dinilai penting untuk menekan stunting dan masalah kesehatan di wilayah pegunungan.
Namun, tanpa laporan terstruktur di aplikasi satu data, efektivitas dan capaian kedua program sulit terlihat secara nasional. Dinas Provinsi selalu mengingatkan agar Dinkes kabupaten mendokumentasikan kegiatan dan mengunggahnya tepat waktu. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat memetakan daerah mana yang butuh tambahan bantuan, pelatihan, atau perbaikan layanan.
Baca Juga: Siaga! PLN Proyeksikan Beban Listrik Papua Tembus 337,2 MW Usai Lebaran!
Tantangan Dan Keterlambatan Pelaporan
Dinkes Papeg mengakui masih ada keterlambatan pelaporan dari sebagian Dinkes kabupaten ke sistem pusat. Hal ini dipicu keterbatasan SDM, jaringan, serta pemahaman teknis penggunaan aplikasi Satu Data. Padahal, pelaporan yang terlambat membuat capaian daerah tidak terbaca dalam monitoring nasional.
Keterlambatan itu juga berdampak langsung pada citra Provinsi Papua Pegunungan dalam rapat koordinasi dengan Kemenkes. Dinkes Provinsi kerap disorot dan dipertanyakan soal efektivitas kerja sama dengan delapan Dinkes kabupaten. Padahal, Provinsi sebatas pengawas dan fasilitator, sedangkan pelaksana utama ada di kabupaten masing‑masing.
Dengan situasi ini, Pemprov Papeg mendorong Pemerintah Kabupaten untuk memperkuat kapasitas petugas yang menangani pelaporan kesehatan. Dinas Provinsi siap memberikan pendampingan dan pelatihan penggunaan aplikasi agar pelaporan menjadi lebih rutin dan tepat. Tujuannya, agar tidak ada lagi “dikira tidak kerja” hanya karena data belum masuk.
Harapan ke Depan Dan Kolaborasi Pusat Daerah
Dinkes Papeg berharap penguatan data kabupaten menjadi dasar koordinasi lebih baik antara pusat, provinsi, dan daerah. Pelaporan tepat waktu membuat program seperti CKG dan MBG dinilai transparan, sekaligus memudahkan evaluasi layanan kesehatan.
Pemprov menegaskan program kesehatan nasional harus berjalan berkelanjutan, bukan musiman. Penguatan data jadi indikator program tetap berjalan di tengah keterbatasan Papua Pegunungan, sekaligus mendorong kepercayaan pusat dalam menyalurkan bantuan.
Di sisi lain, masyarakat Papua Pegunungan berhak merasakan manfaat program tanpa terhambat administrasi. Dinkes Provinsi mengajak pelaporan dijadikan rutinitas, agar kualitas layanan kesehatan terus meningkat.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Papua kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Papua.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari papua.antaranews.com
- Gambar Kedua dari papua.antaranews.com