KPK Periksa Pramugari RDG Airlines Terkait Kasus Dana Operasional Papua

KPK memperluas penyelidikan dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kepala daerah serta wakilnya di Papua.

Salah satu saksi yang diperiksa adalah pramugari RDG Airlines, Selvi Purnama Sari (SEL), yang didalami soal penggunaan uang yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Papua.

Latar Belakang Kasus Dana Operasional Papua

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana operasional mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe (almarhum), yang jumlahnya sangat fantastis adalah mencapai Rp 1 triliun per tahun. Dana operasional ini digunakan untuk berbagai kegiatan kepala daerah, termasuk kebutuhan pribadi, perjalanan dinas, dan pembayaran konsumsi harian.

Dalam pengawasan KPK, diketahui bahwa penggunaan dana bisa mencapai Rp 1 miliar per hari. Angka fantastis ini menimbulkan kecurigaan bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya. Penyidik menilai adanya pola yang disengaja agar aliran uang tersebut tampak legal melalui berbagai mekanisme internal Pemprov Papua.

Tersangka dan Dugaan Peranannya

KPK telah menetapkan Deus Enumbi (DE), bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, sebagai tersangka. Deus diduga bekerja sama dengan mantan Gubernur Lukas Enembe dalam penyalahgunaan dana operasional.

Budi Prasetyo menyebutkan, “Tindakan yang dilakukan oleh Tersangka DE terkait pengelolaan dana operasional kepala daerah ini telah merugikan negara secara signifikan.” Dugaan korupsi melibatkan aliran uang ke pihak ketiga, termasuk untuk pembelian aset dan penggunaan pribadi pejabat tertentu.

Selain itu, dugaan pembentukan dokumen legalisasi melalui peraturan gubernur (pergub) menjadi sorotan penyidik. Pergub tersebut diyakini sengaja dibuat agar aliran dana operasional terlihat sah secara administratif.

Baca Juga: Polres Jayawijaya Tindaklanjuti Kebakaran 8 Rumah di Wamena

Modus Operandi dan Pengawasan Dana

Menurut penyelidikan KPK, Lukas Enembe menyusun alokasi dana operasional sedemikian rupa untuk meminimalkan pengawasan. Pergub yang dibuatnya memungkinkan penyaluran dana secara masif tanpa menimbulkan kecurigaan instansi pengawas, termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Penggunaan dana operasional yang begitu besar mencakup pembayaran gaji staf, biaya perjalanan, hingga kebutuhan pribadi pejabat tinggi. KPK menekankan bahwa meskipun pergub memberikan “legalitas”, uang negara yang mencapai triliunan rupiah tersebut tidak sesuai peruntukannya dan masuk kategori kerugian negara.

Hingga saat ini, KPK terus mendalami penggunaan uang untuk memastikan siapa saja yang mendapat manfaat dari dana tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak ketiga seperti penyedia jasa dan individu di sektor swasta.

Langkah KPK dan Proses Selanjutnya

KPK berkomitmen melanjutkan penyidikan secara transparan dan tuntas. Pemeriksaan saksi seperti pramugari Selvi dan penjaga kos Marwan menjadi bagian penting untuk mengungkap jaringan aliran dana.

Jika diperlukan, KPK akan memanggil ulang saksi yang tidak hadir, seperti Cabin Manager RDG Airlines, Tamara Anggraeny. Penyidik juga menelusuri aset yang diduga dibeli menggunakan dana operasional tersebut.

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, jumlah yang sangat signifikan dan menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Papua. KPK menegaskan akan menindaklanjuti setiap temuan untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan dana publik di masa mendatang.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi dana operasional Pemprov Papua menyoroti praktik penyalahgunaan uang negara dalam skala besar, mencapai Rp 1,2 triliun.

Pemeriksaan saksi, termasuk pramugari dan pihak ketiga, menunjukkan adanya aliran dana yang tidak sesuai peruntukan. Termasuk pembelian aset dan kebutuhan pribadi pejabat.

Dugaan keterlibatan mantan Gubernur Lukas Enembe dan bendahara Deus Enumbi memperlihatkan modus operandi yang terencana melalui peraturan gubernur agar pengeluaran terlihat legal.

Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Papua dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpecaya hanya di Info Kejadian Papua.

---